Pengawasan Dana Desa

Asia Muhidin, S.Ps  

Telisiktuntas.com – Di era orde baru desa adalah merupakan wilayah hukum terkecil di nusantara yang sangat jauh ketertinggalannya dalam konsep Pembangunan Nasional. Kehidupan masyarakat desa sangat jauh ketertinggalannya dibanding masyakat perkotaan, baik dari sarana dan prasarana jalan, pendidikan, pertanian, teknologi dan informasi. Masyarakat desa menghidupi dirinya sendiri dengan sumber daya alam yang mereka miliki dan membangun desanya dengan cara bergotong royong. Sebagaian besar kekayaan alam di sekitar mereka, khususnya kekayaan hutan telah di obrak abrik tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan hidup dalam jangka panjang, dan setelah paska ekploitasi hutan maka berbagai dampak kerusakan lingkungan menjadi warisan bagi masyarakat desa.

Perjalanan panjang tentang keberadaan pemerintahan desa sebagai bentuk administrasi pemerintahan yang berada pada tingkat paling bawah dalam struktur Pemerintahan Negara Indonesia, yang harus mendapat perhatian dalam konsep pembangunan nasional, hal ini dapat kita lihat sejak jaman orde lama ( Presiden Sukarno ) jaman orde baru ( Presiden Suharto ) sampai era reformasi, dengan melahirkan beberapa UU tentang desa dan bentuk pemerintahan desa. Hingga tahun 2014 lahirlah secara khusus UU No. 6/2014 pada 15 Januari 2014.  tentang desa dan  pemerintahan desa. Ditahun 2015 mulailah pemerintah pusat  menggulirkan dana pembangunan secara khusus untuk desa diseluruh Indonesia yang dialokasi kan dalam APBN.

Alokasi dana desa dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat baik dari pemerintah pusat, merupakan pelumas dalam mempercepat pembagunan desa dan sebuat motivasi agar pemerintahan desa dan masyarakat desa lebih inovatif melalui musyawarah desa untuk dapat menelorkan konsep- konsep pembangunan desa yang lebih prioritas, khusus nya pada sarana dan prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, sesuai dengan produk-pruduk unggulan masyarakat desa serta pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan usaha-usaha ekonomi kreatif  dan produktif  yang dapat mengurangi angka kemiskinan, mengurangi urbanisasi masyarakat desa ke perkotaan, juga dalam hal pengembangan peningkatan teknologi informasi secara luas agar masyarakat desa tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi informasi. Disamping itu Menteri Keuangan telah menerbitkan Buku Pintar Dana Desa dengan tema “Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan”. Buku ini dimaksudkan, agar dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi berbagai stakeholder.

Agar dana desa dapat  direalisasi dengan transparan, baik dan benar maka di perlukan mental-mental para kepala desa yang bebas dari otak korup, karena sejak di gulirkan nya dana desa dari pemerintah pusat, cukup banyak terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepada desa. Oknum-oknum kades yang melakukan tindak pidana korupsi dari dana desa tersebut akibat “ sangat serakah “  dengan cepat memperkaya dirinya sendiri tanpa memperdulikan hak-hak masyarakat desa dan syukur Alhamdulillah apabila terbukti akibat perbuatannya melawan hukum tersebut, maka berakhir tinggal di hotel gratis.

Terjadinya penyimpangan dana desa juga merupakan kinerja pengawasan desa  yang menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa,” Institusi – institusi pemerintah seperti Inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa . Pemerintah harus mendorong lebih keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi informasi. Jika ada sebuah indikasi yang disampaikan oleh masyarakat haruslah segera dilakukan penyelidikan, penyidikan dan jika cukup alat bukti dari penyimpangan dana desa tersebut, maka sewajarnya oknum kepala desa yang melakukan tindak korupsi dana desa mendapat efek jera atas prilaku nya.

Untuk itu juga masyarkat desa memperkuat kapasitas nya untuk mengawasi dana desa. Masyarakat desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarkat, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat harus meningkatkan pengawasannya terhadap dana desa.

Pemerintah dan masyarakat secara komfrehensif  lebih meningkatkan pengawasan dana desa, karena baru beberapa tahun ini  masyarkat desa mendapat angin segar,  mendapat pelumas super  untuk membangun desanya yang jauh tertinggal dibanding masyarakat perkotaan dan saatnyalah dana desa dijadikan sebagai motivasi untuk berpikir inovafatif, khusus nya dalam bidang pertanian, agar kita sebagai masyarakat kaltim, tidak lagi ketergantungan produk pertanian dari daerah-daerah lain di Indonesia. Masyarakat desa yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan dana desa tidak perlu ragu atau takut untuk melaporkannya, baik pada pihak kepolisian atau pihak kejaksaan. Dana desa adalah milik masyarkat desa, bukan milik pemerintahan desa. Dukungan dari berbagai pihak itulah yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Semoga apa yang diharapkan masyarakat desa, berupa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel segera dapat diwujudkan.