Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Harus Berkeadilan dan Merata

Hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan adalah merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia yang dilindungi oleh konstitusi, di Indonesia hal ini sudah tercermin melalui dalam Mukadimah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ditulis oleh : Asia Muhidin, S.Pd

telisiktuntas.com – Negara ini telah mengatur dengan pasti mengenai pendidikan, Perubahan Keempat pada tahun 2002, Pasal 31 UUD 1945 diperluas dengan menambahkan pula kewajiban baik bagi negara maupun warga negara. Selengkapnya, Pasal 31 UUD 1945 setelah perubahan menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1)Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2)Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3)Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4)Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5)Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dengan telah diaturnya pendidikan melalui undang-undang dasar 1945, maka hak rakyat secara menyeluruh untuk mendapat pendidikan bersifat sebuah kepastian tanpa mengenal akan suku dan agama dan kedudukan sosial, karena pendidikan merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana yang terdapat di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, “ mencerdaskan kehidupan bangsa “

Lebih jauh untuk mengatur dunia pendidikan di Indonesia maka pemerintah membuat UU Sidiknas No.  20 tahun 2003 dengan maksud penjabaran secara luas akan tanggung jawab pemerintah terkait dengan dunia pendidikan di Indonesia, untuk dapat dilaksanakan secara pasti dan berkeadilan.

Sebuah realita bahwa pendidikan di indonesia, adalah terjadi nya sebuah kesenjangan yang mencolok terutama pendidikan daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Kesenjangan mutu pendidikan dan sebuah pemandangan ketidak adilan dalam dunia pendidikan antara peserta didik di kota dan di pedesaan. Banyak peserta didik yang berada di daerah terpencil atau  di desa tidak bisa menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas pendidikan seperti peserta didik  dikota, padahal mereka sama-sama sebagai warga negara yang telah dijamin oleh undang-undang untuk mendapat pendidikan yang bermutu.

Padahal UU Sidiknas tahun 2003 telah mengamanatkan kepada pemerintah agar melaksanakan pendidikan kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan yang “ bermutu “, sebagaimana yang terdapat dalam UU Sidiknas NO 20 tahun 2003 pada  Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”,

dan pada Pasal 11 ayat (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”

Kata “ bermutu “ tersebut harus dimaknai pada sebuah produk yang benar-benar memenuhi standar kelayakan bila digunakan sebagai sebuah kebutuhan. Jika kata bermutu tersebut berada dalam dunia pendidikan tentunya sarana dan prasarana pendidikan telah memenuhi standar kelayakan dan bersifat berkeadilan yang berada dari kota sampai pedesaan. Karena yang dikatakan warga negara Indonesia adalah seluruh penduduk ( WNI ) yang berada di segenap penjuru nusantara dari kota sampai ujung-ujung pelosok nusantara ( desa-desa terpencil ).

Di era digitalisasi seperti sekarang ini bukan lah sesuatu yang dapat disembunyikan lagi, jika sarana dan prasarana pendidikan di desa sangat jauh tertinggal dari perkotaan, jika di perkotaan masih bisa kita menemukan kursi dan bangku anak-anak Sekolah Dasar yang kurang layak pakai, apa lagi dipedesaan, bahkan bangunan sekolahnya pun sangat jauh dari sekolah yang berada di perkotaan. Sebagai contoh sederhana tentang kesenjangan pendidikan, di perkotaan setiap sekolah memiliki fasilitas komputerisasi yang dapat digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran, sedangkan sekolah di perdesaan ada yang belum memiliki fasilitas tersebut dan bahkan mungkin masih terdapat sekolah yang belum mengetahui sama sekali cara mengoperasikan komputer. Padahal kita mengetahaui bersama bahwa teknologi berbasis komputer sangat penting untuk pendidikan diera digital saat ini.

Sekolah-sekolah di pedesaan saat sekarang mungkin saja masih ada kelas yang atapnya bocor, ada bangku-bangku yang rusak, dan parahnya lagi mungkin masih ada anak peserta didik yang harus bersusah payah melewati jalan berlumpur atau menggunakan perahu diarus deras untuk bisa mencapai sekolah. Lalu bagaimana dengan jumlah tenaga pengajar di pedesaan apakah telah mencukupi jumlah nya, Sebuah realita yang tak dapat dipungkiri  tenaga-tenga pendidik sangat mengharapkan sekali mendapat penugasan pada sekolah sekolah yang berada diperkotaan, hal ini terjadi tidak terlepas dari kemudahan akses ke sekolah beserta dengan sarana dan prasaran pendidikan yang mencukupi standar .

Kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan dan di pedesaan jika dimaknai dengan sebenarnya, bukankah hal tersebut dapat dikatakan sebagai diskriminatif, karena peserta didik yang berada di kota atau didesa kedudukannya sebagai warga negara adalah sama di mata hukum, bukan kah sebuah undang-undang dibuat untuk semua rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, status sosial dan domisilinya dan UU Sidiknas tahun 2003  Pasal  4 ayat ( 1 ) yang berbunyi : “ Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa “, juga pada pasal  11 ayat (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”

Pada pasal ini sangat jelas mengatakan tidak bersifat diskriminatif dan menjunjung hak asasi manusia. Dengan adanya perbedaan pendidikan di kota besar dengan kota kecil, juga dengan di pedesaan, bukakan itu bisa dikatakan diskriminatif dan terjadinya pemahaman yang berbeda dengan hak azasi manusia ( peserta didik ) di perkotaan dan di pedesaan. Pertanyaan nya kenapa hal ini terjadi sejak orde baru hingga era reformasi sekarang.

Dalam hal ini kami tidak membicarakan atau Menjudge pihak mana yang salah dan bertanggung jawab, karena semua sudah mengetahui jika sebuah Undang-undang bukan dibuat untuk menjadi sebuah bacaan semata namun merupakan sebuah produk hukum yang harus ditaati. dilaksanakan oleh rakyat dan pemerintah.

Apalagi jika kita melihat kesenjangan antara sarana dan prasarana pendidikan di pedesaan dengan sarana dan prasarana di institusi-institusi pemerintah, bagaimana mewahnya, gedung ber AC, meja kursi dan kelengkapan fasilitas lainnya, sebuah pemandangan yang sangat ironis karena negara telah menjadikan Pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum, pancasila harus dipahami dan diamalkan oleh segenap rakyat Indonesia tanpa terkecuali, namun didalam salah satu butir Pancasila, pada sila ke lima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tampaknya masih belum sempurna dilaksanakan, khususnya pada dunia pendidikan

Khususnya Pemerintah daerah tidak hanya menjadikan pembangunan infrastruktur Gedung, jalan jembatan, bahkan Jalan Tol menjadi skala prioritas, dan menjadikan dunia pendidikan seharusnya menjadi skala pendukung dalam  agenda pembangunan. Saat nya lah melalui percepatan pembangunan pendidikan yang menyentuh segala aspek dan dinamika pendidikan diharapkan akan mampu mengangkat kualitas pendidikan di pedesaan, pembangunan pendidikan harus bersifat adil, partisipatif dan terintegrasi, sehingga kesenjangan pendidikan antara di perkotaan dan dipedesaan akan teratasi dalan jangka wantu yang cepat.

Sebagai salah satu rakyat yang lahir di salah satu pedesaan di kabupaten Kutai Timur, sangat lah prihatin melihat pemandangan sekolah di desa saya lahir, sejak 50 tahun yang silam masih jauh tertinggal dibanding dengan sekolah- sekolah yang ada di perkotaan. Padahal desa kelahiran saya adalah sebuah wilayah hukum terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semua peserta didik di desa kelahiran saya adalah sama di mata hukum. Kami menghimbau dari pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan sampai pemerintahan desa untuk membuka luas pandangan nya dan secara komfrehensif mencari solusi terbaik akan kesenjangan pendidikan tersebut, menjadikan pembangunan pendidikan, khusunya di pedesaan menjadi skala prioritas.