Masyarakat Desa Harus Lebih cerdas Memanfaatkan Investasi eksploitasi SDA

Di Tulis oleh Asia Muhidin, S.Pd

telisiktuntas.com – Desa merupakan sebuah wilayah yang paling dekat dengan kekayaan alam di negeri ini, seperti kekayaan hasil hutan, pertambangan dan pengembangan perkebunan sawit, namun sebuah realita juga tak bisa di pungkiri, kekayaan alam yang berada di pedesaan sangat kecil sekali memiliki dampak perbaikan pada kehidupan ekonomi masyarakat dan pembangunan di pedesaan.

Sejak ekploitasi hasil hutan yang berbentuk HPH, IPK, HPHH,IPPK, dan IUPHHK , paska itu telah memberikan desa sebuah dampak kerusakan hutan, dan masyarakat desa tetap masih merupakan masyarakat yang tertinggal perkembangan ekonomi nya. Hal ini tidak mencerminkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Yang terjadi justru memperkaya kelompok-kelompok pengusaha besar yang kemudian mereka menciptakan usaha-usaha baru di kota – kota besar di Indonesia tanpa mau menoleh pada kehidupan masyarakat desa dan hal ini juga mengisyaratkan sebuah regulasi dari pemerintah yang kurang melirik pada kehidupan masyarakat desa, khusunya yang bermukim di sekitar kekayaan SDA yang di obrak abrik tersebut, dan mungkin saja membuat oknum pejabat yang bersentuhan dengan pengawasan ekploitas SDA tersebut mendapat keuntungan materi dengan menjadi pelacur dari kebijakannya.

Kerusakan alam oleh kerusakan hutan telah terjadi, sisa-sisa dari hutan- yang telah di rusak tersebut kemudian dibakar dan dijadikan kebun-kebun kelapa sawit. Walau perkebunan sawit yang begitu luas di Indonesia dan khususnya masih berada di wilayah pedesaan, dengan program kemitraan dengan masyarakat melalui plasma dan lain-lain, juga masih belum optimal mampu mendongkarak kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan, dan masih terjadi perselisihan lahan dengan masyarakat serta masih terjadi hak-hak plasma masyarakat yang belum terealisasi.

Perkebunan kelapa sawit jangan hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, namun juga dampak kerusakan alam pada jangka panjang yang juga harus di perhatikan oleh pemerintah sebagai regulator yang dapat melindungi rakyatnya akan kerusakan lingungan di desa-desa yang di timbulkan oleh perkebunan sawit, sepeti kerusakan ekosistem hayati dan kerusakan unsur hara dalam tanah, kekeringan bahkan mungkin banjir.

Kemudian kegiatan pertambangan yang dilakukan telah terjadi selama ini, dimana pernah terjadi pemberian ini pertambangan yang cukup banyak  berakibat telah merubah bentang alam yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada diatasnya. Tidak sedikit bekas pertambangan telah menjadi  kubangan-kubangan raksasa, akibat tidak terjadinya rekalamasi, sehingga menjadi sebuah hamparan tanah yang gersang.  Penambangan batubara secara langsung harus diawasi secara kontinyu dan tegas karena bisa terjadi pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara.

 

Saat sekarang masyarakat desa harus lebih cerdas dalam memanfatkan jika ada investasi dalam bidang ekploitasi kekayaan alam yang berada disekitarnya, melalui pemerintahan desa dengan melibatkan secara langsung tokoh-tokoh adat-tokoh masyarakat, tokoh agama, Badan Pengawasan Desa, harus terlebih dahulu melakukan pertemuan atau musayawarah desa dengan pihak investor secara transparan, baik mengenai penggantian lahan masyarakat yang terkena dampak operasioal pertambangan, demikian juga dengan pihak investor, jangan hanya mai mendengar atau menerima data – data diatas meja saja,  karena bisa saja data-data tersebut fiktif dan memungkin kan di kemudian hari akan terjadi nya konflik antara masyarakat dengan investor  karena pemasalahan pendataan ganti rugi lahan yang tidak transparan yang diakukan oleh oknum- oknum yang rakus, yang mengambil kesempatan akan penggantian lahan.

Masyarakat harus cerdas, tegas dan berani membongkar jika mendengar, mengetahui adanya oktum-oknum yang rakus  dan tidak bertanggung jawab tersebut.

Masyarakat desa juga harus benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik, jujur dan transparan untuk melakukan kemitraan dengan investor dari berbagai aspek yang dapat mendukung kegiatan pertambangan, baik secara perorangan, melalui koperasi atau BUMdes. Hal  ini merupakan hak masyarakat, sepanjang melalui mekanisme yang benar dengan tetap menghormati managemen perusahaan dan tetap bersandar pada regulasi pemerintah.

Saatnya sebuah mindset masyarakat desa untuk menjadi kerja atau buruh di sebuah perusaan harus dirubah, jika masyarakat di pedesaan menginginkan sebuah perubahan ekonomi nya dalam jangka panjang.

Masyarakat desa juga harus cerdas, tegas dan berani melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan terutama dalam hal limbah pertambangan.

Jika Mindset tidak dirubah maka tentunya masyarakat di pedesaan tetap menjadi penonton yang setia dimana Kekayaan Alam nya di ambil secara besar-besaran dan hanya meninggalkan kerusakan lingkungan tanpa memberikan sedikitpun perbaikan ekonomi.