Penelantaran claim tanah masyarakat

Telisiktuntas.com – Kembali terjadi permasalah tanah masyarakat yang di terlantar oleh pihak pemerintah. Kasus Ini terjadi di desa Kelinjau Ilir, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur. Tanah milik masyarakat tersebut di pergunakan oleh pihak pemerintahan kab. Kutai Timur pada saat  pembangunan jalan yang menghubungkan jembatan jalan ke 3 RT 1 desa Kelinjau Ilir, kecamatan Muara Ancalong Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur  dan dikerjakan oleh PT WIKA dengan menggunakan APBD Kab. Kutai Timur tahun 2011. Nampaknya pembangunan jalan tersebut pihak pemerintah tidak melakukan inventarisir dan  identivikasi  mengenai lahan yang di peruntukan untuk jalan, sehingga akhirnya terjadi lah kerugian pihak masyarakat.

Seharusnya jika terjadi gugatan atau claim pihak masyarakat maka pihak pemerintah kabupaten  beserta dengan unsur instansi terkaitnya segera melakukan servey lapangan mengenai lokasi tanah beserta dengan kelengkapan surat tanah. Apabila hasil servey dan pendataan kelengkapan administrasi mengenai claim pihak masyarakat tersebut sesuai dengan  regulasi yang mengatur akan penggatian claim tanah, maka pihak pemerintah segera menjadwalkan pembayaran yang pasti kepada pemilik tanah.

Tanah pihak masyarakat yang belum mendapat ganti rugi dari pemerintah kabupaten Kutai Timur tersebut adalah milik Bapak Asia Muhidin, ketika pihak kami melakukan klarifikasi dengan Asia Muhidin  mengenai perihal tanah nya, beliau menyatakan sangat kecewa sekali terhadap pemerintahan kabupaten  Kutai Timur, “ Saya mengurus claim tanah milik saya yang terkena pembangunan jalan yang menghubungkan jembatan jalan ke 3 RT 1 desa Kelinjau Ilir, kecamatan Muara Ancalong tersebut sudah berdarah-darah, sudah enam tahun saya mengurus claim ganti rugi tanah tersebut dengan tidak sedikit menghabiskan biaya opersional untuk mengurus claim tersebut, saya tinggal di samarinda, harus bolak balik ke desa Kelinjau ilir dan Sangatta sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 “ kata pak Asia .

Ketika kami menayakan tentang kelengkapan surat menyurat tanah dan kelengkapan atas hasil servey dan pendataan pihak pemerintah kabupaten Kutai Timur, Pak Asia membuka arsip – arsip kepemilikan tanah nya dan hasil pendataan oleh pemerintah kabupaten Kutai Timur. “ Coba lihat ini semua telah komplit, semua sesuai prosudur tidak ada satupun yang kurang kata beliau “.

Kami melihat arsip-arsip mengenai claim tanah pak Asia memang sangat

lengkap baik bukti kepemilikan tanah yang syah, sampai kelengkapan administrasi yang telah dibuat oleh pihak Pemerintahan kabupaten Kutai Timur, dengan melibatkan unsur-unsur terkait dalam hal ganti rugi tanah milik masyarakat.

“ Tanah saya ini pernah diusulkan oleh Dinas Pertanahan Kutim ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran ( RKA ) dan DPA di tahun 2019, namun ternyata semua itu tidak ada realisasi nya.  Saya juga pernah pernah menyurati Bapak Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 3 Agustus 2020 menyampai kan kembali data-data claim tanah saya berserta kekecewaan saya terhadap sistim pemerintahan kabupaten Kutai Timur yang telah menelantarkan claim tanah saya, namun respon dari pemkab kutim nol besar. Saya ini rakyat Republik Indonesia sebagai warga negara hak dan kedudukan saya dimata hukum adalah sama sebagimana yang telah diatur oleh UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Dalam hal ini saya sangat dirugikan baik moril maupun materil, disamping itu kami merasa tidak mendapat keadilan “, kata beliau.

Kami menanyakan kepada pak asia kenapa jalan yang terkait dengan claim beliau kepada pemerintahan kabupaten kutai timur beliau gali dan fortal. “ Bagaimana tidak saya gali dan fortal, karena selama ini claim akan hak tanah saya tersebut telah ditelantarkan oleh pemerintah kabupaten Kutai Timur, dari pemerintahan desa, kecamatan, sampai pemkab, sampai saat sekarang tidak memberikan kejelasan yang pasti mengenai claim  hak saya tersebut. Tanah saya tersebut pernah saya fortal pada 31 agustus 2020 , namun karena ada kabar-kabar baik mengenai claim tanah saya, kemudian fortal saya lepas, namun ternyata hanya kabar liar tak berujung,  kemudian Tanggal 22 januari 2021 kembali saya   gali dan fortal.sampai saat sekarang. Saya menunggu adanya undangan dari pihak pemerintah,  ternyata tidak ada undangan baik dari pemerintah desa, kecamatan sampai pemkab untuk mengundang saya melakukan dialog. JIka fortal yang saya lakukan tersebut adalah salah dimata mereka atau dimata hukum, tentunya mereka atau pihak aparatur hukum akan memanggil saya “ kata pak Asia sedikit berbau emosi kekecewaan saat menjelaskan .

“Saya tegaskan  Jika pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kecamatan beserta pemerintahan desa membuat jalan aternatif agar tidak melewati tanah saya tersebut, maka saya katakan itu adalah perbuatan yang sangat menzalimi rakyat “ dan tentunya saya tidak akan tinggal diam jika ini benar-benar terjadi, diatas langit masih ada langit “ kata Asia Muhidin.