Program Kemitraan dan CSR Perkebunan Kelapa Sawit

Jika program kemitraan perusahaan perkebunan sawit  dan masyarakat,  serta CSR dapat di realisasi kan dengan baik dan benar maka dalam jangka panjang tentunya dapat  mendongkrak ekonomi masyarakat Desa

Di tulis oleh : Asia Muhidin, S.Pd ( 18-02-2021 )

telisiktuntas.com – Perkebunan kelapa sawit sudah puluhan tahun yang silam, menjadi target para pengusaha untuk melebarkan jaringan usahanya, bermula sekitar tahun 1982 dan kaltim merupakan salah satu daerah yang menjadi target para pengusaha untuk mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit. ` Keberadaan perkebunan kelapa sawit memang memberikan dimensi ekonomi yang sangat besar khususnya terhadap ekonomi masyarakat perdesaan jika kemitraan

antara perusahaan perkebunan sawit dan masyarakat pedesaan benar – benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti yang telah diamanatkan oleh Permentan nomor 26 tahun 2007 yang diperkuat dengan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 pada pasal 58,59 dan pasal 60. Yang perlu di perhatikan adalah penerapan pada pasal 60, permasalahan sanksi apakah telah benar-benar dilaksanakan dilapangan jika terdapat perusahaan perkebunan sawit yang terbukti melanggar amanat undang-undang tersebut.

Pola kemitraan yang benar juga dapat membantu pihak perusahaan untuk menghindari konflik hukum, politik, ekonomi, adat dan budaya masyarakat.  sistim kemitraan harus di bangun dengan baik dan benar,  transparan yang dapat menumbuhkan  kepercayaan diantara perusahaan dan masyarakat  juga akan menciptakan harmonisasi hubungan  yang saling menguntungkan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat di sekitarnya. JIka terjadi perselisihan antara pihak perusahaan dan masyarakat dalam hal administrasi atau hal-hal lainnya, maka harus segera diselesaikan, yang mungkin dapat melibatkan unsur pemerintah, agar masalah yang terjadi tidak berlarut-larut yang dapat merugikan hak-hak masyarakat, khususnya dalam hal plasma sawit.

Seusai  data yang kami kutip dari  https://disbun.kaltimprov.go.id  Hingga tahun 2019 luas areal kelapa sawit mencapai 1.228.138 Ha luas tersebut terbagi atas 10 kabupaten/ kota dan kabupaten kutai timur merupakan wilayah yang terluas untuk perkebunan kelapa sawit mencapai luas 459.543 Ha, data tersebut menunjukan perkembangan perkebunan kelapa sawit di kaltim sangat signifikan

Dengan luas perkebunan sawit di kaltim yang mencapai 1,2 juta Ha tersebut seharus secara riil dapat mendongkrak perekonomian masyarakat pedesaan, khususnya desa-desa di sekitar perkebunan kelapa sawit.  Walaupun penyerapan tanaga kerja dari sektor perkebunan sawit cukup besar, hingga tahun 2019  mencapai 220.055 orang, namun bukan hanya dari sektor tenga kerja aja yang perlu kita lihat namun hal-hal lain yang dapat mengangkat ekonomi masyatakat desa, sebenarnya banyak hal kemitraan yang dapat dilakukan atara perusahaan kelap[a sawit dan masyarakat, seperti yang terdapat  pada pasal 25 Permentan nomor 26 tahun 200.

Perusahaan sudah sewajarnya tidak semata-mata  mencari profit saja, namun juga harus dengan penuh kesadaran juga memikirkan perkembangan kehidupan masyarakat disekitar nya, apalagi di era reformasi ini masyarakat  semakin kritis dalam menyikapi prilaku-prialaku perusahaan yang berada di sekitar desa yang mungkin apatis terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang berada didaerah pedesaan, harus menunjukan tanggung jawabnya terhadap masyarakat desa yang berada di sekitar kegiatan usaha perkebunan, melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR ) untuk menjaga lingkungan dan dapat mendorong ekonomi masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR). Merupakam sebuah tanggung jawab sosial dan lingkungan pihak perusahaan terhadap masyarakat dengan  tujuan pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan, seperti, kelestarian alam, sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya. Kelemahan paling mendasar adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

Biasanya, tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan, termaktub kedalam program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR). Oleh sebab itu, sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit, selalu melakukan rumusan program kerja CSR melalui kegiatan perusahaan yang memiliki berbagai tujuan pembangunan sosial dan lingkungan, seperti, kelestarian alam, kesejahteraan pekerja, kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, dan sebagainya.

Pelaksanaan Program CSR dari perusahaan adalah suatu rencana usaha jangka panjang dengan memperhatikan kepedulian sosial dan lingkungan yang lebih menyentuh secara langsung terhadap kebutuhan umum masyarakat sekitarnya, dan terhadap program CSR dari sebuah Pengusaha perkebunan menunjukan bahwa perusahaan perkebunan menjalakan bisnis tidak  untuk profit semata.

Keberadaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, juga mendapat mandat dari regulasi pemerintah. Beberapa landasan hukum dari pemerintah, yang menjadi kewajiban bagi perusahaan, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Beberapa regulasi pemerintah, telah  memberikan mandat kepada perusahaan untuk melakukan aksi sosial dan lingkungan, antara lain; Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Serta pada tahun  2012, pemerintah juga memberikan aturan baru berupa Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Adanya bebrapa regulasi tersebut , maka pemetintah telah secara tegas secara tegas, mengamanatkan sebuah tanggung jawab kepada perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitarnya.

Dalam hal melakukan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR), pihak perusahaan juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melaui media cetak atau melalui rapat dengan pemerintahan desa dengan harus dihadiri oleh tokoh-tokoh desa agar program CSR tidak tumpang tindih dengan Dana Desa dari pemerintah pusat.

Khususnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota harus lebih meningkatkan kenerja nya dalam melakukan pemantauan secara langsung, khususnya melakukan dialog langsung dengan anggota masyarakat di sekitar perkebunan sawit bukan hanya melalui laporan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa tentang pelaksanaan program plasma sawit dan progam CSR apakah benar benar berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan.

Pemerintah pusat sampai pada pemerintahan desa harus  meningkatkat sosialisasi regulasi – regulasi dari pemerintah pusat yang terkait pada program kemitraan antara perusahaan sawit dan masyarakat juga program CSR agar secara luas, khusus nya masyarakat di sekitar perkebunan bisa mengerti akan hak dan kewajiban dari perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap mereka. Disisi lain Pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap pembukaan lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang terkait pada dampak besar pada lingkungan, seperti kebakaran hutan, dan memperhatikan dengan cermat agar kawasan budidaya kehutanan tidak di jadikan sebagai lahan perkebunan sawit.

Sejenak kita lirik puluhan tahun silam, berawal dari U No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, yang selanjutnya dikeluarkannya PP No. 21 Tahun 1970 junto PP No. 18 Tahun 1975 tentang HakPengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, sejak itulah ekslpotasi hutan dilakukan secara besar-besaran dan berbagai regulasi untuk melakukan reboisasi yang mengikat secara hukum, seperti Tebang Pilih Indonesia (TPI). TPTI kemudian diganti lagi dengan sistem Tebang Pilih dan Tanam Jalur (TPTJ) untuk hutan dataran rendah. Para pemegang HPH diwajibkan untuk melakukan reboisasi dan regenerasi secara komprehensif, namun pada akhirnya menunjukan kegagalan yang besar dan hutan Indonesia sebagian besar menjadi tanah yang sangat lapang gundul dan tandus, masyarakat yang tinggal sekitar ekspolitasi hutan hanya mendapat dampak lingkungan yang sangat buruk. Sejak  era pemerintahan orde baru dan masih terjadi di era reformasi masyarakat sekitar hutan hanya menjadi penonton atas kerusakan lingkungan, tanpa adanya peningkatan ekonomi atau pembangunan  pada desa-desa mereka.

Paska ekploitasi hutan telah berlalu, maka kelak akan terjadi paska tambang dan paska kebun sawit, khususnya paska sawit, dalam jangka panjang juga kan memberikan dampak negative bagi kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan dimana disekitarnya menjadi pekebunan-perkebunan sawit, menurut para ahli dampak negatif seperti menipisnya lahan pertanian, kerusakan unsur hara dan air dalam tanah, kerusakan ekosistim hayati, banjir dan kekeringan.

Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar memperhatikan pelaksanaan program kemitraan dan CSR perkebunan sawit, agar dalam jangka panjang masyarakat di sekitar perkebunan sawit tidak hanya menerima dampak negatif saja namun juga merasakan dampak positif dari berbagai sektor yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat desa yang di hasilkan dari hasil program kemitraan dan CSR perkebunan sawit. Dan menindak tegas perusahaan yang melalaikan kewajibannya dalam program kemitraan dan pelaksanaan CSR.