Take a fresh look at your lifestyle.

Korupsi Di Era Pandemi Pantas mendapat Hukuman Mati

369

Penulis : Asia Muhidin, S.Pd

Telesiktuntas.com  – Seperti yang kita ketahui bersama perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia hampir setiap hari kita dengar di media cetak dan media elektronik. Tindak pidana  korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh  pejabat publik, baik pegawai negeri ataupun politisi. Sangat layak jika tindak pidana korupsi dikatakan sebagai sebuah  kejahatan luar biasa (extraordinary crime), karena sangat merugikan negara disamping memperkaya diri sendiri yang tidak pernah memikirkan dampak dari akibat korupsi yang dilakukan, dimana korupsi merupakan prilaku yang sangat luar biasa merugikan rakyat, yang berujung pada hak-hak rakyat untuk mendapatkan peningkatan dari berbagai aspek kehidupan dirampas tanpa adanya rasa kemanusian, dimana akibat korupsi menjadikan terhambat atau berkurang nya peningkatan sarana dan prasarana  kesehatan, pendidikan serta memungkinkan terhambatnya subsidi jaminan pendidikan dan kesehatan juga akan meningkatkan angka kemiskinan.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam buku yang berjudul  “ Memahami untuk Membasmi”  definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi.bahwa ada tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang kemudian disederhanakan menjadi menjadi tujuh kelompok besar, yaitu :

  1. kerugian keuangan negara,
  2. suap-menyuap,
  3. penggelapan dalam jabatan,
  4. pemerasan,
  5. perbuatan curang,
  6. benturan kepentingan dalam pengadaan,
  7. gratifikas

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah sangat lama dilakukan dengan berbagai cara dan upaya agar angka tindak pidana korupsi bisa di tekan, namun tindak pidana korupsi sampai saat ini masih saja terjadi. Sangsi hukuman yang telah ditetapkan untuk para pelaku tindak pidana korupsi nampaknya belum memperlihatkan efek jera. Operasi tangkap tangan ( OTT ) masih sering dilakukan oleh KPK, dan semoga saja KPK dapat meningkatkan kinerjanya agar jumlah yang terkena OTT makin banyak, karena bukan hal yang tidak mungkin masih ada pihak-pihak yang masih selamat dari jaring OTT KPK

Berbagai analisa yang menyebab kan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, bisa saja akibat dampak mengikuti kontestasi politik yang menggunakan money politik dalam meraih suara pendukung, money politik dalam sebuah kontestasi politik, secara otomasis menjadikan orientasi politik tersebut menjadi orientasi bisnis, karena menggunakan modal untuk mencapai sebuah tujuan, jika tujuan telah tercapai maka tentunya berlahan-lahan harus mengembalikan modal tersebut. Disamping permasalahan dampak money politik, juga terjadi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sarana terjadinya tindak pidana korupsi, markup, tidak sesuai atau lebih rendah dengan ketentuan dalam spesifikasi teknis, bahkan bisa saja fiktif. Banyak lagi pola-pola tindak pidana korupsi dilakukan  karena ada nya kesempatan untuk memperkaya diri sendiri dari sebuah jabatan yang di embannya. Jika ada yang mengatakan karena terdesak oleh sebuah kondisi karena pola hidup yang konsumtif dan boros, itu adalah sebuah alas an yang tidak rasional yang tepat adalah karena sebuah keserahan dan atau sifat rakus akan harta duniawi dan rendahnya keimanan seseorang.

Korupsi yang terjadi dari kelas teri sampai pada kelas kakap, dari jutaan rupiah, ratusan juta, milyaran sampai triliunan rupiah. Korupsi kelas kakap seperti yg belum lama terjadi di Jiwasraya yang mencapai Kerugian  keuangan negara senilai Rp 16,807 triliun serta korupsi PT Asabri (Persero) tembus Rp 23,7 triliun, Angka yang fantastis.
Para koruptor kelas teri sangat jarang sekali terjaring para penegak hukum, maklum hanya ratusan ribu dan jutaan rupiah saja, namun jika itu terus menerus dilakukan jumlah nominalnya lumayan juga, yaah cukup lah untuk kredit mobil, rehap rumah pelan-pelan menjadi mewah dan biaya kuliah anak di luar daerah, bahkan mungkin diluar negeri. Sekecil apapun angka yang di korupsi tetap saja masuk dalam kejahatan tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan sangat tercela. Lepas dari jeratan penegakan hukum, namun jerat hukum Tuhan tidak akan lepas

Sebagaimana dikutip dari Kompas.com – 30/09/2020 –  “ Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mencatat ada 397 pejabat politik yang terjerat kasus korupsi sejak tahun 2004 hingga Mei 2020. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono mengatakan, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif tersebut mencapai 36 persen dari total perkara yang ditangani KPK. “Korupsi yang ditangani KPK 36 persen atau 397 perkara, itu adalah melibatkan pejabat politik. Anggota DPR/DPRD 257, wali kota/bupati 119, ini sampai Mei 2020,” kata Giri dalam sebuah webinar yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Rabu (30/9/2020).
Dalam paparannya, Giri juga mengungkapkan terdapat 21 gubernur yang ditangani dalam kurun waktu tersebut. Giri melanjutkan, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch yang menggabungkan jumlah kasus yang ditangani KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, ada 253 kepala daerah dan 503 anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka korupsi.”

Jika kita liat jumlah pejabat publik yang terjerat kasus korupsi tersebut diatas, semakin membuat rakyat secara perlahan akan kehilangan kepercayaan kepada para pejabat publik,  jika rakyat sudah kehilangan  kepercayaan mau kemana lagi rakyat mengadukan nasib nya. Pelaku tindak pidana korupsi sudah terjadi  dimana-mana. Pernah terjadi di lembaga tinggi negara, di kementrian, di DPRD, di BUMD. BUMD, di pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, sampai  pada pemerintahan terkecil, yaitu pemerintah desa

Para koruptur dari kelas teri sampai kelas kakap tersebut hati nurani nya telah mati, karena sudah tidak memiliki rasa manusiawi lagi, masih sangat banyak rakyat menderita yang masih membutuh kan bantuan-bantuan pemerintah di berbagai aspek kehidupannya, kebutuhan sandang, pangan dan papan, sarana dan sarana kesehatan  dan pendidikan khususnya di dipedesaan sampai pada kebutuhan biaya pendidikan peserta didik.

Layak dan sangat pantas para koruptor kita katakan bahawa sudah tidak punya hati nurani nya bahkan mungkin warna hatinya sudah hitam. Koruptor sudah tidak melihat situasi dan kondisi negara dan keadaan ekonomi rakyat pinggiran pada saat melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan di tengah bangsa ini dilanda pandemi yang luar biasa, dimana ada ratusan ribu pekerja kena PHK,  para pengusaha yang bangkrut, pendapatan rakyat kecil semakin menipis, korban covid 19 disana sini, ternyata masih ada saja pejabat yang melakukan korupsi dan sangat mengerikan  lagi salah satunya melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kebutuhan rakyat miskin ( Bantuan Sosial )

“ Sangat pantas jika banyak pendapat yang menginginkan pelaku tindak pidana korupsi di era Pandemi ini mendapat hukuman Mati “.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.