Take a fresh look at your lifestyle.

Dasar hukum pengawasan Dana Desa oleh BPD dan masyarakat desa

169

Tingginya angka kasus tindak korupsi dana desa di Indonesia harus di ketahui oleh masyarakat desa agar di kemudian hari masyarakat desa dan Badan Permusyawatan Desa dapat melakukan pengawasan lebih intensif.

Ditulis oleh : Asia Muhidin, S.Pd (11.02.2021)

Telisiktuntas.com – Sebagaimana dikutip dari  mediaindonesia.com  “ SEBANYAK 473 kepala desa se-Indonesia tersandung masalah hukum akibat penyalahgunaan dana desa dalam kurun waktu 2015-2019, dan 192 kasus di antaranya tengah dalam proses persidangan di pengadilan. “Sementara sisanya masih ditangani oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan,”

kata Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Suhajar Diantoro, saat membuka Rapat Kerja Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menopang Ketahanan Ekonomi Sosial Masyarakat Tahun 2020 di Hotel Aston Tanjungpinang, Kepri, Selas (25/2) “.

473 kepala desa yang tersandung maksah hukum akibat penyalahgunan Dana desa tersbut belum termasuk kasus dana desa di tahun 2020.

agar penggunaan dana desa menjadi tepat sasaran dan bukan menjadi sasaran empuk buat oknum-oknum kepala desa yang rakus dan serakah ingin meperkaya diri sendiri melalui Dana Desa. Disamping itu juga bukan lah hal yang tidak mungkin, kasus korupsi dana desa diakibatkan oleh  rendahnya SDM dalam hal  managemen pengeloaan keuangan, atau karena kaget melihat  angka Dana Desa yang cukup besar.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil masyarakat desa harus melaksanakan fungsi nya dengan baik dan benar. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah desa dan BPD harus transparan pada seluruh masyarakat desa tentang penggunaan Dana Desa. Jika ada oknum BPD tidak transparan pada masyarakat desa maka BPD wajib untuk di curigai.

Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap  akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota

b. menyampaikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;

c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 , ayat ( 1 )

“ Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desasecara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran “.

Adapun dasar hukum hak-hak masyarakat desa telah diatur  dalam Undang- undang No. 6 tahun 2014 pasal 68 ayat (1 )

(1) Masyarakat Desa berhak :

a. meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

  1. kepala desa;
  2. perangkat desa;
  3. anggota Badan Permusyawaratan Desa (“BPD”); atau
  4. anggota lembaga kemasyarakatan desa.

e . mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

Dana Desa bersumber dari APBN jumlah setiap tahun meningkat cukup besar maka seharusnyalah kontrol dari masyarakat secara intensip  untuk melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa agar dana tersebut dipergunakan benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dan Pemerintahan Desa harus juga dapat menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi pengawasan, selakyaknya dapat  melaksanakan fungsinya  dengan baik dan benar. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang baik bagi BPD dalam melaksanakan fungsinya. BPD agar terjadi mekanisme ‘check and balance’ utntuk menghindari  penyalahgunaan Dana Desa.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.