Take a fresh look at your lifestyle.

Hukum Mati Tikus Jumbo Berdasi

101

Ditulis oleh : Asia Muhidin, S.Pd ( 26-02-2021 )

Telisiktuntas.com – Tikus-tikus Rakus belum dapat di hentikan dengan  memasukan kedalam kerangkeng, baik melewati jebakan dengan  cara manual maupun dengan jebatakan mengikuti kecanggihan era digital, dan masih belum membuat takut para tikus-tikus lain yang belum terperangkap. Atau mungkin ada cara lain untuk membuat efek jera, apakah  kira-kira dengan memberi Racun Tikus ? bisa dilaksanakan.

Tikus-tikus pun kian pandai mengatur stategi untuk menjadi pencuri , agar tak terjebak kedalam kerangkeng. Tikus-tikus jumbo hidup bersosialisasi dengan bebas seperti tanpa beban, kadang mereka berbicara seperti orang tanpa dosa, padahal hidup diatas hasil mencuri, bermewah- mewah  diatas penderitaan orang lain. Melihat tikus jumbo begitu rakusnya menjadi pencuri maka tikus-tikus kecil pun ikut serta menjadi pencuri kecil-kecilan namun bersifat kontinyu, bagaimana mungkin tikus-tikus kecil bisa memiliki mobil membangun rumah begitu bagus dan  menyekolahkan anak di luar daerah, jika pendapat nya hanya dari satu sisi.

Tikus-tikus mencuri pasti melibatkan tikus-tikus lain sebagai kaloborasi nya, ada tikus dengan sesama rekannya menjadi pencuri, ada tikus yang melihatkan keluarganya, ada juga dengan pasangan hidup nya menjadi pencuri di rumah yang berbeda

Tikus-rakus itu bisa berada di lembaga tinggi negara, bisa di kementrian,di pemerintahan daerah di pemerintahan kota/kabupaten sampai pada pemerintahan terkecil, yaitu di pemerintahan desa.

Tikus, adalah salah satu hewan yang banyak membuat orang jijik jika melihat atau tiba-tiba ada di dekatnya, Tikus sebuah gelar yang sudah begitu lama di berikan pada para koruptor, namun gelar tersebut bahkan menjadi trand untuk di dapatkan dengan cara sadar.

Negara telah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2002, dengan dasar hukum Undang-undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, artinya KPK sudah berumur 19 tahun.

Keberadaan dan kecanggihan kerja KPK untuk membongkar karus korupsi di Indonesia tidak lah membuat kasus korupsi di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan, korupsi di Indonesia masih merajalela. Keberadaan KPK adalah sebagai sebuah kebutuhan negara dalam mewujudkan keberadaan negara hukum sebagai bagian dari bentuk struktur dalam sistim hukum yang terus berkembang. Masyarakat sangat menginginkan KPK yang sangat responsif, dan trsnsparan dalam penanganan kejahatan korupsi sebagai virus yang sangat susah sekal di temukan vaksin nya.

Kasus korupsi adalah sebuah virus destruktif yang akan merugikan negara dan kehidupan rakyat.  Untuk itu KPK, kejaksaan, kepolisian, di tuntut agar senantiasa meningkatkan kinerjanya, menciptakan formulasi baru yang sesuai dengan hukum, seiring dengan semakin cerdas para korutor untuk terlepas dari jeratan hukum.

melalui diskursus yang senantiasa mengalir yang dilakukan  para pakar hukum  dan aparatur hukum  untuk membuat formulasi pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi, maka tentunya para pelaku kejahatan korupsi dalam ruang sempit juga melakukan hal yang sama agar terlepas dari jeratan hukum.

Perkembangan negara hukum sangat rentan terganggu stabilitas perkembangannya jika  korupsi masih merajalela di berbagai institusi, karena kejahatan korupsi seperti rayap atau tikus pengerat yang secara perlahan namun pasti menggerogoti melalui struktur pemerintahan, yang akan membuat struktur menjadi kurang seimbang, maka jika sudah demikian keadaan nya akan kehilangan trust dari masyarakat.

Sepanjang masih ada proyek pengadaan barang dan jasa serta masih terjadinya money politik, maka sepanjang itu pula kasus korupsi masih tetap ada di Indonesia. Maka untuk menekan grafik kasus korupsi pangawasan untuk mencegah korupsi harus lebih di tingkatkan.

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan momok para tikus pengerat melakukan tindak korupsi dengan berbagai cara. Jika negara ingin menekan grafik kasus korupsi dari aspek ini, kenapa tidak membuat formulasi khusus sebagai produk hukum untuk melakukan pengawasan secara langsung saat dilaksanakannya proses pengadaan barang dan jasa, pengawasan yang yang meliputi  : Tahap persiapan pengadaan. meliputi: Perencanaan; Pembentukan panitia; Penetapan system pengadaan; Penyusunan jadual pengadaan; Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);Penyusunan Dokumen Pengadaan;2. Tahap Proses, meliputi: Pemilihan penyedia barang dan jasa; Penetapan penyedia barang danjasa;3. Tahap Penyusunan kontrak dan4. Tahap Pelaksanaan kontrak hingga selesai.

Pengawasan tersebut dilakukan mengingat pengawasan internal seperti yang terdapat didalam  PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 16  TAHUN 2018, Pasal 1 ayat (11.) “Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.  “ Nampak nya pengawasan intern tersebut di berjalan sebagaimana mestinya dengan bukti masih banyak terdapat kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa.

Bahkan belum begitu lama, kasus kejahatan korupsi  yang luar biasa di pengadaan barang dan jasa, adalah terkait bansos untuk membantu masyarakat kurang mampu di masa pandemi covid 19.

Sebagaimana yang kami kutip dari kompas.com. 26/08/2020 – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebutkan, 70 persen kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa.

Dampak dari korpsi di pengadaan barang dan jasa selain dari kerugian negara juga rendahnya nya kualitas barang / jasa pemerintah, dampak kulitas tersebut bisa berakibat fatal jika berada pada sektor infrastruktur yang di gunakan oleh publik, seperti pada bangunan gedung dan jembatan.

Melalui beberapa kajian telah di ketahui berbagai macam modus kejahatan di pengadaan barang dan jasa pemerintah, kajian tersebut untuk meminimalisir kejahatan korupsi di pengadaan barang dan jasa namun para pelaku kejahatan korupsi di pengadaan barang dan jasa pemerintah masih terjadi.

Seharus nya para aparat penegak hukum, khusus nya dalam bidang tindak pidana korupsi juga memperhatikan kehidupan para pejabat di lingkungan pemerintahan dari pusat  sampai pada di pemerintahan desa, yang bisa di jadikan sebuah indikasi awal apakah pejabat tersebut korup atau tidak. Indikasi tersbut sangat mudah di lihat dari mata telanjang. Pertama di lihat dari pendapatan pejabat tersebut yang hanya berasal  dari gaji dan tunjangan-tunjangan, dan tentunya sangat mudah melakukan perkiraan biaya rumah tangga saat sekarang, apakah dari hasil gaji dan tunjangan yang di dapatnya tersebut masih bisa untuk membeli mobil, baik cash atau kredit, memiliki rumah menegah keatas, memiliki aset lainnya seperti tanah-tanah lain, jika dari hasil pengamatan tersebut menghasilkan indikasi adanya perbuatan korupsi, maka sangat layak untuk melakukan pengembangan penyelidikan lain nya. Pemandangan seperti ini sudah menjadi cerita burung di warkop-warkop, namun nampaknya ketidak layakan pola kehidupan berbanding hasil yang di dapat dari gaji dan tunjangan lainnya hanya di tonton saja.

Jika penerapan  Undang-undang Nomor  31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum memberikan efek jera pada pelaku tindak kejahatan korupsi, maka perlu di kaji ulang tentang tindakan hukum yang lebih keras. Bukankah sudah ada celah hukum yang lebih keras diberikan pada pelaku tindak pidana kejahatan korupsi, celah tersebut tercantum pada pasal 2 pada undang-undang tersebut diatas.

Ayat ( 1 ) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat ( 2 ) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukandalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

 

Pada ayat kedua ini lah celah untuk di kembangkan untuk memberikan hukum yang lebih keras pada pelaku korupsi, seharus hukuman mati tersebut bukan hanya di berikan pada keadaan tertentu saja.

 

Hukuman mati untuk koruptor  juga di setujui oleh Menkopolhukam, Mahfud. MD, Sebagaimana kami kutif dari  kompas.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa dirinya setuju dengan hukuman mati terhadap para koruptor. Namun diberikan hukuman mati atau tidak, kata dia, hal tersebut merupakan urusan hakim dan jaksa. “Iya itu (hukuman mati) tergantung hakim dan jaksa. Saya sejak dulu sudah setuju hukuman mati koruptor, karena itu merusak nadi, aliran darah sebuah bangsa, itu dirusak oleh koruptor,” kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Pemerintah tinggal melakukan dialog dengan para pakar hukum tindak pindana untuk mencari solusi tentang penerapan hukuman mati buat koruptor, khusus nya koruptor kelas kakap. tindak kejahatan korupsi  kelas kakap Sangat layak dikatakan sebagai sebuah  kejahatan luar biasa (extraordinary crime), karena sangat merugikan negara, menggangu stabilitas nadi perekonomian, juga menyengsarakan kehidupan rakyat, karena masih banyak kebutuhan rakyat kecil yang belum terpenuhi oleh negara, seperti sarana dan prasarana jalan, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang hidup di pelosok-pelosok di negeri ini.

Memperhatikan tindak kejatahan korupsi yang terus menurus terjadi dan hukuman kerangkeng belum memberikan efek jera, maka mungkin saat nya negara ini memberlakukan hukuman mati pada tikus-tikus jumbo berdasi, dan harus memberikan tindakan hukum yang lebih keras pada tikus-tikus kecil yang berdasi, jika negara ini menginginkan tindak kasus korupsi kian menurun.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.