Take a fresh look at your lifestyle.

Kualitas Air PDAM Kota Samarinda Sangat Merugikan Pelanggan

40

Ditulis oleh HelmiGais ( 07.03.2021 )

telisiktuntas.com – Air merupakan kebutuhan primer manusia sehari hari dalam menjalankan kehidupannya, terutama kebutuhan yang sangat mengikat dalam kelangsungan kehidupan, terutama  kebutuhan air bersih untuk Minum.

Mengingat Air merupakan salah satu kekayaan alam yang dikusai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagimana yang tedapat dalam pasal 33 ayat ( 3 ), yang kemudian Negara mengatur pemanfataan air untuk kepentingan rakyat melalui undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Dibentuk nya PDAM di seluruh indonesia merupakan implementasi amanah dari Undang- undang dasar 1945 pasal 33 ayat ( 3 ), yang kemudian dalam pelaksanaan nya diatur oleh undang- undang no. 11 tahun 1974, Tentang Pengairan,  undang-undang No. 17 tahun 2019 Sumber Daya Air serta Peraturan pemerintah No. 122 tahun 2015, tentang Sistem Penyediaan Air.  Perundang-undangan tersebut mengatur dengan pasti  menjamin agar rakyat mendapat air bersih dan sehat untuk kepentingan kelangsungan kehidupannya sehari.

Untuk itu PDAM  Sebagai perusahaan pemberi jasa yang sifatnya nirlaba, PDAM tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan, namun harus lebih berorientasi pada mutu pelayanan yang berkualitas, mampu menyediakan air dengan mutu tinggi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan ( tidak berwarna, tidak kotor dan tidak berbau ) sehingga PDAM  bisa mendapat kepercayaan masayarakat.

Seperti hal nya PDAM Kota Samarinda sangat diharapkan dapat bekerja secara maksimal, senantiasa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dalam hal pembuatan air bersih dan sehat,

Terjadi nya keluhan-keluhan masyarakat mengenai sistem pelayanan PDAM kota Samarinda tentang kualitas air minum yang cukup buruk untuk di kosumsi masyarakat, serta sering kali berulang – ulang, dan PDAM kota Samarinda senantiasa memberikan jawaban pada masyarkat dengan dalih yang sama yaitu ; kualitas air yang buruk tersebut diakibatkan keadaan sungai Mahakam yang bangai dan kurangnya curah hujan. Walau dalam pengamatan kami pada saat kota samarinda di musim penghujan pun masih bisa terjadi kondisi air dari PDAM yang sangat keruh. ( khusus untuk wilayah sambutan )

seharus PDAM kota Samarinda  memperhatikan amanah undang-undang No. 17 tahun 2019 Sumber Daya Air, salah satu nya kami kutip pada pasal ( 6 ) . Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih. dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga.  Juga pada pasal 53 Peraturan Pemerintah no 122 tahun 2015 ayat  (1), butir (a ) Pelanggan berhak untuk :.” memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan “

Pada pasal ini tersebut  mengamanahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah beserta  penyelenggara Sistim Penyediaan Air Minum ( SPAM ) yang di sebut PDAM, agar memproduksi air kebutuhan masyarakat “ Sehat dan Bersih, jumlah yang cukup, kualitas yang baik aman dan terjaga “. Artinya pemerintah dan Pemerintah daerah dengan PDAM secara pasti harus menghasil kan air kebutuhan masyarakat sesuai dengan amanah undang-undang dan dengan cara tetap mengikuti perkembangan teknologi yang terkait dengan produksi air bersih, untuk mengantisipasi adanya perubahan alam yang mengakibatkan sumber air baku mengalami perubahan.

Jika adanya perubahan sumber air baku yang diakibatkan oleh alam dan secara kontinyu, kemudianPDAM tidak dapat mengantisipasinya dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, maka khususnya Pemerintah kota dan DPRD kota harus responsif dengan keadaan tersebut dan melakukan pengawasan/pengontrolan terhadap PDAM. Wajib dipertanyakan apakah selama ini pemerintah kota samarinda dan PDAM kota Samarinda sudah pernah melakukan kerjasama dengan para pakar di bidang teknologi pengolahan air bersih.

Pemerintah kota Samarinda / DPRD/ PDAM  tentunya sudah sangat mengerti bahwa pengguna air dari PDAM kota Samarinda terbagi atas dua kelompok status ekonomi masyarakat :

  1. Masyarakat menengah keatas, dimana saat hasil air PDAM dalam keadaan buruk untuk digunakan sebagai air minum, cuci dan mandi. Maka mereka tentunya dapat membeli peralatan yang mampu membuat air yang sangat keruh tersebut agar menjadi bersih / bening bahkan dengan mudah membeli air galonan yang bersih.
  2. Masyarakat ekonomi kebawah / masyarakat tidak mampu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memebeli peralatan tersebut bahkan untuk membeli air galonanan pun tidak mampu. Kemungkinan saja mereka membersihkan kualitas air yang buruk tersebut dengan cara manual, mengendapkan lebih dulu dengan hasil tidak maksimal dan akan memperngaruhi kesehatan masyarakat.

Untuk kelompok masyarakat menengah kebawah / tidak mampu itulah yang menjadi persoalan penting yang seharusnya menjadi pusat perhatian pemerintah Kota Samarinda / DPRD / PDAM. karena mereka juga warga negara yang hak dan kedudukan nya sama di mata hukum.

Disisi lain sebagai konsumen dari PDAM kota Samarinda juga dilindungi akan haknya oleh UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Untuk itu pula PDAM Kota samarinda harus nya memperharikan dengan cermat amanah Undang-undang perlindungan kosumen tersebut, agar terjadi keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen, bukan seperti yang terjadi selama ini, pihak PDAM Kota Samarinda begitu tertip dan tegas memberikan sanksi denda terhadap pelanggan yang terlambat bayar., dan akan berujung dengan pemutusan air dari PDAM kota Samarinda.

Sementara pihak PDAM kota Samarinda secara berulang-ulang bisa mengalami kerusakan alat yang mengakibatkan penyaluran air terhenti atau mati dan sering terulang kulitas air dari PDAM Kota Samarinda jauh dari standar kelayakan untuk menjadi air minum. Cuci dan mandi. Keadaan yang tidak berimbang tersebut secara undang-undang pelindungan konsumen tersebut bukan kah dapat dikatakan sebagai sebuah ketidak adilan bahkan sebagai pelanggaran tehadap amanah undang-undang. Khusus nya di wilayah Sambutan, sudah satu minggu ini air yang di hasilnya oleh PDAM ota samarinda sangat buruk kulitasnya untuk kebuhan hidup masyarakat sehari hari.

Kami menghimbau pemerintah kota Samarinda dan DPRD Kota samarinda untuk meninjau ulang denda atau angka denda yang diberikan oleh PDAM kota Samarinda pada masyarakat, apalagi denda tersebut tetap tertip dan tegas dilakukan oleh PDAM kota Samarinda walau keadaan negara dimasa pandemi. Keadaan kualitas air PDAM yang tidak layak semakin memberatkan ekonomi masyarakat. Pandemi telah menyerang secara menyeluruh keadaan ekonomi masyarakat, baik masyarakat ekonomi menengah apalagi ekonomi masyarakat yang tidak mampu.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.