Take a fresh look at your lifestyle.

Desa ku

105

Ditulis oleh Asia Muhidin, S.Pd ( 24-03-2021 )

telisiktuntas.com – 59 tahun yang lalu, saya lahir di sebuah desa yang saat ini sangat terpencil, sangat jauh sekali untuk bisa mencapai perkotaan, karena belum ada akses transportasi yang layak. Itu lah desa kelinjau ilir yang saat sekarang merupakan ibu kota kecamatan Muara Ancalong. Seiring kemajuan transportasi , untuk mencapai Kecamatan Muara Ancalong menggunakan kapal dengan jarak tempuh mencapai sehari semalam ( 24 ) jam, dan kemudian akses jalan darat mulai terbuka, dari kota samarinda ke Muara Ancalong memakan waktu 5 jam, itupun jika kondisi cuaca panas, jika di musin hujan maka akan memakan waktu 10 sampai sebelas jam, karena paktor terjadinya amblas di beberapa dikubangan akan terjadi

desa Kelinjau ilir
Desa Kelinjau Ilir

Desa Kelinjau ilir dan ulu saat ini berusia 120 tahun ( kecamatan Muara ancalong ). Kecamatan ini pernah mengalami ketetinggalan yang jauh dalam bidang pembangunan dibandingkan beberapa kecamatan lain seperti Muara Wahau,Kongbeng bahkan Long Mesangat. Dulu Kecamatan Muara Ancalong memliki sumberdaya kehutanan yang cukup berlimpah, ditahun 1970 an, saat itu dibut masa “ banjir kap “ dimana pembalakan kayu masih menggunakan alat tradisonal , warga muara ancalong mengalami masa kejayaan atau banyak yang menjadi kaya mendadak. dimasa itu ada sekitar 7 perusahaan HPH yang mengekploitasi hutan di kecamatan Muara Ancalong.  Diera orde baru konsesi HPH sangat meningkat pesat, siring dengan meningkat nya pertumbuhan volume ekspor kayu, saat itu para kelompok politik dari kekuasaan orde baru mengkonsulidasikan kekuasaan bisnis di bidang kehutanan. Melalui orang-orang kepercayaan nya, mengintervensi berbagai organisasi yang paling penting yang sudah ada sebelum masa Rejim Orde Baru atau membentuk organisasi baru yang terkait dengan kehutanan. Organisasi-organisasi tersebut merupakan sebuah alat untuk memperluas menguasai bisnis dibidang kehutanan dan industry perkayuan. CSR saat itu tidak ada sama sekali dan Program  HPH Dana Desa juga jauh dari yang sebenarnya, keberadaan HPH saat  tanpa sama sekali tidak memberikan efek pembangunan ekonomi pada masyarakat dalam jangka panjang, sebagian kecil masyarakat hanya menjadi buruh di perusahaan HPH,  masyarakat sebagai tuan atas hutan-hutan tersebut diajadikan sebagai penonton yang di bungkam hak azasinya. eksploitasi hutan tidak melakukan reboisasi  dan hanya meninggalkan kerusakan hutan.

Refomasi 1998 yang membuat lengsernya pemerintahan orde baru maka terjadi perubahan-perubahan atas kekuasaan bisnis perkayuan dari kroni-kroni orde baru yang bergerak di bidang kehutanan dan industry perkayuan namun seiring itu pula keadaan hutan di kaltim hanya tersisa sedikit sekali areal hutan yang berpotensi.

Tidak sampai disitu saja, sekitar tahun 1999, ekspolitasi hutan dilanjutkan dari pola HPH menjadi HPHH /IPPK hanya dengan menggunakan badan hukum koperasi dan dukungan lembaga adat, hal ini sangat bersifat instan. Pada akhirnya membuat kekayaan alam yang berada dalam kecamatan muara Ancalong menjadi semak belukar / hutan gundul. dan masyarakat muara Ancalong tetap terpuruk perekonomiannya.

Setelah masa keemasan dibidang perkayuan meninggalkan kecamatan Muara Ancalong, dan akhirnya masyarakat di kecamatan muara ancalong pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit di bidang ekonomi.

Hingga terbentuknya pemerintahan Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, tentang Pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999. Hingga beberapa tahun berikutnya, masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Muara Ancalong.

Walau kini desa kelinjau ilir yang merupakan ibukota kecamatan Muara Ancalong telah memiliki akses jalan yang sedikit lumayan, namun tentunya sebagai salah satu wilayah hukum terkecil dalam negara kesaturan Republik Indonesia dimana masyarakatnya juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam pemerataan pembangunan menjadi sebuah tantangan khusunya buat pejabat di pemerintahan desa kelinjau ilir agar lebih aspiratif terhadap aspirasi masyarakatnya yang hidup dan berkembang, dengan tetap membangunan diskusi-diskusi non formal, musyawarah desa, memperhatikan dan meningkatkan program-program pembangunan yang lebih berorientasi pada pengembangan pemberdayaan ekonomi rakyat nya dan berani menyuarakan atau membuat narasi-narasi tentang keadilan dalam pemerataan pembangunan, serta harus menghindari dari pola feodalisme atau asal bapak senang ( ABS )

Seorang kepala desa di era sekarang di tuntut juga mampu dalam pengelolaan managemen keuangan yang tepat guna buat pemberdayaan ekonomi masyarakat, seiring dengan program Anggran Dana Desa dari pemerintah Kabupaten dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang kian meningkat setiap tahunnya. Disamping itu juga penggunaan dana-dana desa tersebut harus lebih transparan di masyarakat, modal dari sebuah transparansi adalah menanamkan “ sifat jujur “ memahami, memaknai dengan benar bahwa jabatan adalah amanah dari rakyat dan utamanya amanah dari Allah SWT yang akan di pertangungjawabkan kelak di akhirat.

Sangat diharapkan dalam pemilihan-pemilihan kepala desa, masyarakat harus lebih rasional dalam memilih seorang kepala desa dan harus terlepas dari money politik yang sangat merugikan masyarakat. Sistim money politik tentunya berorientasi bisnis, yang artinya, seorang kepala desa yang terpilih  akan membuat strategis-strategis untuk mengembalikan modal politik nya melalui program pembangunan yang dilaksanakannya

Diera digitalisasi dan makin di tingkatkannya pengawasan penggunaan keuangan negara maka segala sesuatu yang terkait penyimpangan keuangan negara, maka pasti akan terungkap.

Leave A Reply

Your email address will not be published.